Penyusunan Peraturan

Peraturan yang baik akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat/kelompok yang diaturnya. Ciri dari sebuah peraturan yang baik diantaranya adalah dapat menyelesaikan situasi sosial, mengubah perilaku, dan dapat memberikan ruang komunikasi bagi kelompok sasaran.

Terkadang dalam praktiknya, negara bukannya mendorong, memfasilitasi, dan membantu masyarakat untuk berkembang, namun malah sebaliknya. Peraturan yang dihasilkan malah memberangus hak masyarakat dan semakin menepikan kelompok warga yang memiliki keterbatasan akses sumber daya secara politik, sosial, dan ekonomi seperti perempuan, anak, warga miskin, masyarakat adat dan sebagainya. Sedangkan dalam perusahaan/organisasi, peraturan yang tidak tepat sasaran akan membatasi ruang gerak dan kreativitas bahkan sering kali menjadi sumber konflik internal.

Tantangan bagi setiap pembentuk peraturan adalah bagaimana membuat aturan yang dicerna dan tidak multiinterpretasi. Menyusun sebuah peraturan yang baik membutuhkan  keterampilan yang memadai untuk mengenali masalah yang ingin diselesaikan. Dari sini kita dapat memberikan alternatif solusi yang dibutuhkan. Kemampuan untuk mengenali masalah serta melakukan analisis seringkali sulit dilakukan karena ketiadaaan tools dan metode yang memadai. Padahal kesalahan memberikan rekomendasi aturan bisa berakibat fatal bagi masyarakat.

Berangkat dari tantangan di atas, dibutuhkan keahlian dari para perancang peraturan agar aturan yang mereka buat dapat tepat sasaran dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Karenanya pembentuk peraturan selayaknya memiliki pengetahuan yang memadai tentang metode penyusunan peraturan yang baik sehingga peraturan yang dihasilkan mampu menyelesaikan masalah yang ada dan mendukung pemberdayaan masyarakat / perusahaan / organisasinya.

 

TUJUAN PELATIHAN

  1. Memberikan pemahaman teknis dan praktik perancangan peraturan  untuk peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan maupun peraturan organisasi/lembaga.
  2. Memberikan ketrampilan menyusun peraturan dengan bahasa yang jelas, konsisten, dan mudah dimengerti. 

  3. Memberikan ruang untuk saling bertukar pengetahuan terkait kendala dan tantangan dalam penyusunan peraturan.

 

ALUR DAN MATERI

Alur pelatihan mengadopsi pendekatan apreciative inquiry yang terdiri dari Define, Discover, Dream, Design, Details.

Pada tahapan Define, peserta mendapatkan materi tentang context based legislation methode, yaitu metode yang menggabungkan antara kekuatan data empiris dan visi. Masih dalam tahapan Discover, peserta melakukan analisis situasi sosial dengan menggunakan pisau analisis yang disebut ROCCIPI.

 

Setelah itu, peserta masuk dalam tahapan Dream, yaitu mencari visi dari peraturan perundang-undangan yang akan dirancang berdasarkan aset yang dimiliki. Dalam tahapan Design dan Details, peserta mendapatkan materi tentang teknis perancangan peraturan. Materi terdiri dari teknik mengelompokkan aturan serta bahasa perundang-undangan. Peserta juga menyusun sebuah rancangan peraturan secara utuh.

 

Metode 5D tersebut kami namakan context-based method atau nama populernya Draftology. Dengan metode itu, kami menawarkan proses perancangan peraturan yang lebih sistematis dan mempertimbangkan segala aspek sosial yang penting dalam menyusun intervensi strategis. Jadi, pembentukan peraturan diharapkan menjadi lebih efektif.

Secara umum materi pelatihan adalah sebagai berikut:

MATERI PELATIHAN

Pelatihan Perancangan Peraturan STH Indonesia Jentera secara garis besar adalah Teori, Metodologi dan Teknis Perancangan yang bisa di detailkan sebagai berikut ini:

 

Pengetahuan Dasar/Teori
Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
Hukum sebagai produk politik vs. Produk sosial

 

Metode Perancangan
  • Metode Ends Means dan Incrementalism
  • Metode Pemecahan Masalah
  • Context Based Method

 

Pengetahuan Teknis
Sistematika Peraturan Perundang-undangan
Sinkronisasi Peraturan
Enam Elemen Peraturan
Kalimat perundang-undangan
Sanksi dalam Peraturan

 

Kedalaman tiap-tiap materi akan/dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga berdasarkan pemetaan kebutuhan (need assessment) yang dilakukan Jentera sebelum pelatihan.

PESERTA

Idealnya dalam satu pelatihan, peserta pelatihan berjumlah antara 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) orang.

Pelatihan ini direkomendasikan untuk:

  1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
  2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
  4. Tenaga Ahli (fraksi/alat kelengkapan) DPR/DPD/DPRD
  5. Biro/Bagian Hukum Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  6. Divisi Hukum Perusahaan
  7. Perancang Peraturan

 

MODUL TRAINING

Sejak 2003, Jentera dan PSHK telah mengembangkan pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan. Hal itu ditandai dengan keseriusan PSHK mengeluarkan modul perancangan peraturan sebagai berikut:

  1. Modul Perancangan Peraturan untuk Transformasi Sosial. Dicetak pada 2004 setelah melalui uji coba di empat provinsi di Indonesia, yaitu Lampung, Banjarmasin, Kendari, dan Mataram. 

  2. 9 Jurus Merancang Peraturan.Merupakan hasil revisi atas modul yang diterbitkan pada 2004. Beberapa perubahan yang dilakukan dalam modul itu adalah metode pengemasan yang lebih banyak menggunakan gambar sehingga lebih mudah dibaca oleh masyarakat umum. 

  3. Modul Perancangan Peraturan untuk Aceh.Hasil kerjasama antara PSHK, Aceh Development Fund, Impact, dan dukungan dari Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh (BRR NAD-Nias). 

  4. Merancang Peraturan Untuk Perubahan.Diterbitkan pada 2010, modul ini telah menerapkan context based legislation sebagai metode baru yang diperkenalkan PSHK. Modul itupun disertai dengan contoh alur training serta ilustrasi yang menarik. 

  5. Drafttology: Peraturan Adalah Kabar Gembira. Modul PSHK dan Jentera yang diterbitkan pada 2011. Modul itu sebagai penyempurnaan modul Merancang Peraturan Untuk Perubahan dari sisi pendekatan dan isi. Dengan menggunakan pendekatan Appreciative Inquiry, modul itu menambah dua tahapan yang sebelumnya tidak eksplisit dilakukan. Jadi modul itupun mulai memperkenalkan metode yang disebut context-based legislative drafting. 


 

REKAM JEJAK

Beberapa pelatihan perancangan peraturan yang pernah diselenggarakan oleh Jentera dan PSHK, yaitu:

  1. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Agustus 2018.
  2. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerjasama dengan The World Bank, Yogjakarta Mei 2018.
  3. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Komisi Pemilihan Umum, Maret 2018.
  4. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Badan Ekonomi Kreatif, Maret 2016.
  5. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Mei 2015.
  6. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Mei 2015.
  7. Pelatihan Perancangan Peraturan dan Penyusunan Kalimat Efektif bagi para Staf HR Danone Aqua pada Mei 2014.
  8. Legal Officer Development Program bekerjasama dengan PT Astra International Tbk pada Februari – April 2014.
  9. Pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPRD, pemerintah daerah, perancang daerah, dan Civil Society Organization (CSO) dari Lombok Barat (Nusa Tenggara Barat), Lombok Tengah (Nusa Tenggara Barat), Sumba Barat (Nusa Tenggara Barat), Sumba Timur (Nusa Tenggara Barat), Jeneponto (Sulawesi Selatan), dan Bantaeng (Sulawesi Selatan). Pelatihan itu diselenggarakan oleh The Asian Law Group, Hassall and Associates International, AusAid, dan Pemerintah Indonesia.
  10. Pelatihan penyusunan peraturan untuk Bursa Efek Indonesia, April 2012.
  11. Pelatihan Penyusunan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, 2012. 

  12. Pelatihan perancangan peraturan untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2012.
  13. Pelatihan Perancangan Peraturan untuk Staf Komisi Yudisial pada 2011. 

  14. Pelatihan Penggunaan Metode untuk Menilai Rancangan Undang – Undang  bagi Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan Bappenas pada Februari 2011.
  15. Pelatihan Singkat Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi 
Direktorat Jenderal Pajak pada 2010, bekerja sama dengan Bagian 
Diklat Direktorat Jenderal Pajak; 

  16. Pelatihan Perancangan Peraturan Perundang-undangan bagi anggota 
DPR periode 2009—2014 pada Januari 2010; bekerja sama dengan 
Konrad Adenaur Stiftung (KAS); 

  17. Pelatihan Perancangan Perundang-undangan Bagi Anggota DPD pada 
Juli 2006; bekerja sama dengan Democratic Reform Support Program (DRSP).


 

BIAYA

Biaya pelatihan akan tergantung dari jumlah peserta, lokasi acara dan durasi pelatihan.

 

KONTAK

DIAH RAHMAWATI

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Puri Imperium Office Plaza Unit UG 11-15

Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6 Jakata 12980

Email : pelatihan@jentera.ac.id

Phone : 62-21-830 2070

Fax : 62-21-8370 1810

Mobile : 081284522220 (whatsapp)

Website www.jentera.ac.id