Kabar

Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka

Posted by on April 13, 2016 in Berita

“Kebenaran akan terungkap,” Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) membuka pembicaraannya dengan mengutip petuah anonim. Ada beberapa cedera hak asasi manusia dalam kasus Jakarta International School (JIS) yang marak pada 2014 yang dipaparkannya dalam Diskusi dan Peluncuran Buku Melindungi Anak, Membela Kepentingan Hak Tersangka. Menurutnya, sebagai salah satu pembicara, ada proses peradilan yang tidak adil, seperti tidak diakomodasinya hak para terdakwa untuk tidak disiksa selama penyidikan. Selain itu, berdasarkan Konvensi Hak Anak, anak berhak mendapat perlindungan hukum yang sudah teruji, berintegritas, dan mempunyai otoritas yang jelas. Ia menutup pembicaraannya dengan mengusulkan proses hukum terhadap kasus JIS harus diulang.

Dilanjutkan Choky R. Ramadhan dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI), ia menyampaikan proses hukum yang terjadi tidak sesuai dengan hukum acara pidana dalam acara yang diadakan di Kampus STH Indonesia Jentera pada Rabu, 13 April 2016 tersebut. Misalnya, alat bukti yang dianggap tidak sah karena diambil dari luar negeri. Untuk reformasi peradilan, kenapa tidak disesuaikan dengan keterbatasan teknologi? Miko S. Ginting, pengajar STH Indonesia Jentera dan peneliti PSHK, menambahkan pandangannya terkait bantuan hukum terhadap para terdakwa (khususnya petugas kebersihan) yang tidak maksimal. Juga, kasus itu mengindikasikan adanya tujuan tidak baik yaitu tujuan di luar penegakan hukum dan kejanggalan yang nyata dalam proses hukumnya.

Bukan hanya itu, kasus tersebut sebenarnya bermula dari kesalahan menerjemahkan hasil laboratorium, demikianlah komentar dr. Ferryal Basbeth sebagai ahli forensik Asosiasi Ilmu Forensi Indonesia (AIFI). Anus corong yang sering disebut-sebut dalam laporan visum tidak bisa dijadikan alat bukti adanya penetrasi, seperti selaput dara yang tidak bisa dijadikan bukti adanya persetubuhan secara medis. Keterangan itu diperkuat oleh pemaparan Shinta Agustina sebagai pakar hukum pidana Universitas Andalas. Ia menjelaskan dasar-dasar hukum pidana yang luput dari proses hukum kasus JIS. Acara ini membuka ruang diskusi melalui pembahasan yang ilmiah untuk mencapai pembaruan hukum yang lebih berintegritas. Salah satu caranya adalah melihat kembali proses hukum dari berbagai perspektif, misalnya dari berbagai bidang ilmu.

Kabar

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Pelatihan Dasar I

PENDIDIKAN PROFESI KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL: DASAR 1 (BATCH I) Indonesia Jentera School of Law […]

Pelatihan Penyediaan Lapangan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

Dari Charity Base ke Right Base dalam Cipta Lapangan Kerja bagi Penyandang Disabilitas “Dining in […]

Buka Pintu – PEKAN: Kekerasan di Dunia Siber dalam Pergaulan

“HAHAHAHA, meme gue nyebar, ya? Biarin, ah. Ya, semoga menghibur aja, sih… Dear future kids, […]

Media Sosial Hanya Teknologi, Relasi Sosiallah yang Esensial

Media Sosial Hanya Teknologi, Relasi Sosiallah yang Esensial Media sosial mempunyai wajah ganda. Di satu […]

Kunjungan DDTC: Kepastian Hukum dalam Pungutan Pajak

Kunjungan DDTC: Kepastian Hukum dalam Pungutan Pajak “Penerimaan pajak di Indonesia yang masih rendah. Dari […]

STH Indonesia Jentera dan hukumonline.com Sarapan Seru bersama ROTI TAHU (Ronal-Teman Iwan-Tanya Hukum)

STH Indonesia Jentera bekerja sama dengan Hukumonline.com diajak ngobrol dalam Sarapan Seru, program pagi 101Jak […]

Kunjungan MK: Konstitusi Membutuhkan Legitimasi Zaman

Kunjungan MK: Konstitusi Membutuhkan Legitimasi Zaman Kunjungan merupakan salah satu metode belajar yang digunakan di […]

Kelas Pengantar HAM: Keselarasan antara Ide dan Tindakan

Kelas Pengantar HAM: Keselarasan antara Ide dan Tindakan “Apa saja harapan dan ketakutan kalian?” Pertanyaan […]